Menerka Jatah Menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf: Yang Muda Jadi Prioritas?
Presiden Terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bertekad membentuk kabinet yang efektif serta responsif terhadap tantangan petubahan global yang sangat cepat. Salah satu bentuknya, kabinet nanti akan lebih banyak mengakomodasi kaum muda ketimbang Kabinet Kerja jilid I saat ini.
"Kenapa kita penting mengakomodasi orang muda, usia 30-an, bahkan mungkin 25 tahunan, karena kaum muda umumnya lincah dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat," papar Jokowi dalam wawancara khusus dengan awak medidi Istana Bogor, Senin, 1 Juli 2019.
Saat ditanya berapa persen porsi kaum muda di kabinet mendatang, Jokowi mengatakan, "Ya intinya mewarnai lah.
”Salah satu kesimpulan penelitian Center for Digital Society (CfDS) yang dilakukan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan perlunya penyegaran kabinet pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut didasarkan pada riset populer bertajuk Popularitas Media Sosial Menteri Kabinet Jokowi-JK.
Salah satu kesimpulan penelitian tersebut berbunyi, rata-rata usia menteri Kabinet Kerja ialah 58,91 tahun, didominasi menteri berusia 50-60 tahun. “Diperlukan penyegaran dengan memunculkan menteri berusia muda,” kata Manager Digital Intelligence Lab CfDS, Treviliana Eka Putri
Angela Tanoesoedibjo, Politisi Perindo yang Digadang jadi Menteri di Kabinet Jokowi
Putri Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Herliani Tanoesoedibjo senter dikabarkan akan masuk dalam kabinet pemerintahaan Jokowi-Ma’ruf.
Sinyal bergabungnya Angela Herliani Tanoesoedibjo diketahui dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
"Pertemuan Pak Jokowi dengan Mbak Angela ini menjadi tanda yang sangat positif untuk Mbak Angela dipinang lebih jauh untuk posisi menteri pada kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua ini," kata Ahmad Rofiq dalam pernyataannya yang diterima awak media. Selasa(2/7/2019) malam.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang sekaligus kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra juga sempat bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi.
Disinggung apakah pertemuan empat mata itu sebagai bentuk ajakan ke Yusril masuk di kabinet mendatang, ia hanya tersenyum. Yusril mengaku, tidak membicarakan secara khusus mengenai itu.
"Wallahualam sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu," katanya.
Namun persoalan hukum yang menyangkut konstitusi yakni UUD 1945, menurutnya yang lebih dipersoalkan Jokowi. Juga membangun sistem hukum dan perbaikannya di negara ini.
Cak Imin menuturkan ke depan jangan ada lagi kabinet milik partai tertentu. Dia mengatakan semua yang dijajaran kabinet adalah menteri semua kalangan.
"Sehingga sejak awal konsepnya ketika menjadi anggota kabinet maka saling menopang. Tidak lagi wakil ini, wakil itu. Jadi semua sama," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai jumlah ideal kursi menteri untuk PKB, Cak Imin yakin usulan partainya akan mendapatkan perhatian khusus. "Ya berdoa sebanyak-banyaknya pasti. Kita ngusulin juga banyak tapi yang diterima belum tentu berapa. Usulin sepuluh minimal lah," tuturnya.
Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). NasDem meminta 11 kursi menteri, 1 kursi lebih banyak dari PKB yang menginginkan 10 kursi.
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan alasan partainya meminta 11 kursi menteri lantaran perolehan kursi yang lebih besar dari PKB di DPR.
"Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).
Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menegaskan tawaran menteri, dewan pertimbangan presiden, sampai duta besar oleh Presiden Joko Widodo hanya sebatas rumor.
Pihaknya bakal menolak tawaran tersebut.
Penolakan terhadap tawaran menteri dan sebagainya itu akan dilakukan jika Gerindra memutuskan untuk menjadi oposisi.
"Saya bilang rumor itu terus bergulir, tapi kalau kita memilih menjadi oposisi saya kira sudah tahu jawabannya seperti apa nggak mungkin kita terima tawaran itu," kata Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/6).
Syafi'i menegaskan, Gerindra akan menjadi oposisi sepenuhnya. Baik tak menjadi anggota kabinet Jokowi, sampai oposisi di parlemen.(tlm/cnn)
